Penyatuan Zona Waktu, PNS Bakal Kerja Jam 07.00

Astana - Wacana penyatuan zona waktu akan segera terealisasi. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan dalam waktu dekat akan memanggil seluruh Gubernur di Indonesia untuk membantu mensosialisasikan hal tersebut.

Nantinya, Hatta mengatakan RI akan memakai zona waktu GMT +8 atau waktu Indonesia bagian tengah.

"Sudah semua diajak ngomong, termasuk akan dikumpulkan seluruh Gubernur dan kita bicara ajak ngomong. Sejauh ini semua mendukung," ungkap Hatta kepada detikFinance di Astana, Kazakhstan, Rabu (23/5/2012).

Dijelaskan Hatta, ketika RI menggunakan 3 zona waktu berbeda yakni Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Timur (WIT) cukup menyulitkan.

"Sekarang itu touch kita kepada Indonesia bagian timur cuma 5 jam. Mereka kerja jam 8 kita disini belum bekerja. Nanti kita bekerja jam 08.00 WIB disana sudah jam 10.00 WIT, dan kita jam 16.00 WIB mereka sudah selesai bekerja," jelasnya.

"Ini menyebabkan selisih waktu yang cukup banyak," terangnya.

Sama halnya, lanjut Hatta dengan bursa di berbagai negara kawasan. Rentang waktu yang berbeda merugikan bagi RI.

"Misalnya di negara lain bursa buka lebih awal eh kita baru buka, jadi ada sentimen negatif ya bursa kita ikut kebawa," kata Hatta.

Oleh sebab itu, Hatta mengatakan sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) kajian telah dilakukan. Nantinya, Indonesia akan memakai zona waktu GMT +8.

"Kita sekarang kan GMT +7 atau WIB nanti kita pakai GMT +8 atau WITA bagian tengah," kata Hatta.

"Nah, jadi kerja dimulai pukul 07.00 bagi semua khususnya PNS," tegas Hatta.

Ia menambahkan penyatuan zona waktu telah lebih dulu dilakukan oleh negara seperti China. Bahkan, menurut Hatta, negara Rusia yang memiliki 9 zona waktu akan dipersempit menjadi 4 zona waktu.

"Jadi di RI nanti satu zona waktu lebih baik," tutup Hatta.

Sumber : http://finance.detik.com/read/2012/05/23/072928/1922361/4/hatta-penyatuan-zona-waktu-pns-bakal-kerja-jam-0700?f9911013

Read More

Pemerintah akan Rekrut 60 Ribu CPNS Reguler

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) reguler atau melalui jalur umum sebanyak 60 ribu orang.

"Moratorium PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak menutup penerimaan reguler dan membuka kesempatan penerimaan PNS tahun ini sebanyak 60 ribu orang untuk reguler," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Makassar, Sabtu.

Penerimaan CPNS tersebut dibuka untuk seluruh departemen dan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota melalui jalur umum yang didasari analisa jabatan.

"Tapi syaratnya daerah harus membuat analisa kebutuhan, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada," ujarnya yang menambahkan, tes penerimaan CPNS reguler akan dilakukan tahun ini.

Ia menegaskan, moratorium tidak berarti penerimaan PNS ditutup tapi tetap dibuka, namun harus melalui analisa jabatan. "Kita sudah latih analis-analis jabatan lebih dari tiga ribu orang, mereka yang menghitung di setiap kabupaten," tambahnya.

Sementara itu, untuk pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori II sebagai CPNS, ia mengatakan pihaknya belum menerima hasil pendataan PTT kategori II secara keseluruhan.
Pengangkatan PTT kategori I menjadi CPNS tahun ini harus rampung sementara kategori II tahun depan, ujarnya..

Read More